Blog budioeding

Akhirnya Datang Juga ....

Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya Standar Biaya Nonpersonalia untuk sekolah keluar juga. Walaupun ditandantangai bulan Oktober 2009 oleh Mendiknas Bambang Sudibyo, namun salinannya baru bisa saya terima beberapa hari terakhir ini.

Setelah dibaca dibolak balik akhirnya saya menyimpulkan, seyogyanya Permendiknas no 69 tahun 2009 ini diketahui oleh para pemegang kebijakan di daerah (Bupati dan DPRD). Dengan memahami permendiknas ini dan meng-cross check-nya dengan Peraturan Pemerintah no 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan diharapkan didapatkan sebuah simpulan yang jelas tentang pengaturan pendanaan dan pembiayaan dari sebuah institusi pendidikan.

Bagi pihak sekolah pemahaman tentang kedua aturan di atas  tidak hanya dikuasai oleh Guru selaku manajer tetapi juga diketahui oleh guru dan terlebih komite sekolah. Insya Allah dari hal tersebut bisa dicapai sinergi sehingga penggunaan uang partisipasi masyarakat yang digalang oleh Komite, Dana Rutin Operasional dari Pemerintah Daerah serta bantuan dari sumber yang lain akan menjadi optimal dalam pemanfaatannya untuk memajukan sekolah yang nantinya bermuara pada kemajuan pendidikan secara nasional.

Dengan kejelasan-kejelasan dari acuan inilah bisa dinilai kinerja seorang Kepala Sekolah apakah memang mampu mengoptimalkan dana yang ada disekolahnya atau tidak sehingga tidak perlu lagi minta bantuan LSM, Kejaksaan maupun KPK untuk melihat penggunaan pendanaan tersebut (BM)

Mudah-mudahan kalau untuk guru tidak menyebabkan malas dan bodoh, tapi jadi sarana untuk saling bertukar fikiran, silaturahmi dan bertukar informasi terkini untuk kemajuan pendidikan

Semangat Baru Oey, tadinya udah empot-empotan harus ngembaliin yang sudah diterima lewat potongan gaji ....

SEMARANG (Ant/Lampost): Tunjangan profesi guru yang sebelumnya sempat terancam dihentikan dengan dikeluarkannya surat dari Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-145/MK05/2009 tetap akan diteruskan.

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo, di Semarang, Selasa (14-4), mengatakan pemerintah telah memastikan tunjangan tersebut tidak akan dihentikan dan akan terus dibayarkan bagi guru yang telah lolos sertifikasi profesi.

Sebab, kata dia, rancangan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang tunjangan profesi guru dan dosen telah dibuat.

Sulistiyo mengatakan pengesahan peraturan itu juga akan dilakukan paling lambat Juni 2009, sebelum tenggat waktu yang ditentukan dalam surat Menkeu tersebut. "Jangan khawatir, tunjangan itu akan tetap dibayarkan, sebab saya sudah bertemu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas)," kata dia.