TENTANG UJIAN NASIONAL Diambil dari beberapa Sumber. Oleh : Iksan Sumaga, S.Pd ( Guru SMA Neg. 3 Bitung )

Ujian Nasional ( UN ), dua kata yang pada beberapa bulan kedepan menjadi hal yang cukup ditakuti, apalagi oleh siswa tingkat SD s.d SMA sederajat, membayangkan dua kata ini sama membanyangkan saat menuju medan peperangan, dengan demikian hanya ada dua pilihan, menang atau kalah, lulus atau gagal, siapa pun dia pasti memilih kata pertama dari dua kata yang ditawarkan, tapi ketika kata yang kedua yang muncul alias kalah/gagal, maka terkadang secara fisik dan phisis akan berontak menolak dengan berbagai tindakan negatif.
DASAR HUKUM PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL
Undang-Undang  No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,                             Pasal 58 ayat (2) : “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”.
Pasal 63 ayat (1). Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :
a.    penilaian hasil belajar oleh pendidik;
b.    penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
c.    penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
Pasal 66 ayat (1).
Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
Pasal 66 ayat (2). Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
Pasal 68.  Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk :
a.    pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
b.    dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
c.    penentuan kelulusan peserta didik dari program  dan/atau satuan pendidikan;
d.    pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Pasal 69 ayat (1):  Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
Pasal 69 ayat (2):  Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.
Pasal 69 ayat (3) : Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.
Tujuan penyelenggaraan Ujian Nasional
UN bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ditolaknya kasasi pemerintah tentang pelaksanaan Ujian Nasional oleh MA?
Putusan MA tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 377/PDT/2007/PT.DKI, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri  Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST. Diantara isi putusan tersebut pemerintah diminta untuk meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta memberikan akses pendidikan kepada masyarakat.  Putusan MA itu tidak secara eksplisit menyatakan melarang penyelenggaraan UN. Artinya, tidak ada putusan yang menyatakan UN dihapuskan. Jadi UN tahun pelajaran 2009/2010 tetap dilaksanakan.
Benarkah hasil Ujian Nasional dijadikan satu-satunya  cara untuk menentukan kelulusan?
Anggapan UN dijadikan satu-satunya untuk menentukan kelulusan adalah keliru. Hasil UN sebagaimana Undang-Undang  No 20 tahun 2003 pasal 68 digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk :
1.    pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan
2.    seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya
3.    penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan,
4.    pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
Yang berhak mengikuti UN?
1.    Setiap peserta didik berhak mengikuti UN SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, atau SMK.
2.     Peserta didik yang berhak mengikuti ujian nasional SMPLB dan SMALB adalah peserta didik yang mempunyai kelainan tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras.
3.    Untuk mengikuti UN, peserta didik harus memenuhi persyaratan:
a. telah berada pada tahun terakhir di SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, atau SMK.
b. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, atau SMK mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir; dan
c. memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk siswa Kulliyatul-Mu’alimin Al-Islamiyah (KMI)/Tarbiyatul-Mu’alimin Al-Islamiyah (TMI) yang pindah ke SMA/MA atau SMK.
 
6. Jika peserta UN gagal apakah dimungkinkan untuk mengulang ?
Pada pelaksanaan  UN tahun pelajaran 2009/2010 dilaksanakan dua kali yaitu UN Utama dan UN Ulangan. Selain itu bagi peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN Utama, maka dapat mengikuti UN Susulan yang dilaksanakan seminggu setelah UN Utama.
Dibukanya kesempatan untuk melakukan UN Ulangan berkait dengan upaya
1.    memberi kesempatan peserta didik yang telah mengikuti pendidikan formal untuk tetap memperoleh tanda kelulusan di jalur formal (bukan penyetaraan);
2.    membantu menghindari terjadinya tekanan psikologis terhadap peserta didik akibat gagal dalam pelaksanaan UN Utama. Dengan tetap memberi kesempatan untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri.
Jika diizinkan untuk ikut UN Ulangan, apakah semua mata pelajaran UN yang diujikan atau hanya sebagian saja ?
UN Ulangan diikuti oleh peserta didik yang dinyatakan tidak lulus UN.  Peserta didik yang akan mengikuti UN ulangan adalah yang memiliki nilai mata pelajaran kurang dari 5,5 pada semua atau sebagian mata pelajaran. Nilai yang dipakai adalah yang tertinggi.